Departemen Ilmu Politik Unhas Gelar Kuliah Tamu, Hadirkan Penulis “Politik Jatah Preman” Ian Wilson

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar kuliah tamu bertajuk “Premanisme dan Kekuasaan Politik di Indonesia” dengan menghadirkan akademisi sekaligus peneliti utama bidang Indo-Pasifik, Ian Douglas Wilson, Rabu (28/5/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk kolaborasi antara Departemen Ilmu Politik Unhas dengan penerbit Marjin Kiri, dalam rangka memperingati 20 tahun penerbitan buku-buku bacaan kritis yang berfokus pada tema sosial, politik, ekonomi, sastra, dan sejarah.

Dalam kuliah tersebut, Wilson memaparkan isi bukunya yang berjudul Politik Jatah Preman, sebuah karya penting yang mengkaji keterkaitan erat antara organisasi massa (ormas), praktik premanisme, dan struktur kekuasaan politik di Indonesia, terutama pascareformasi.

“Dalam konteks ini saya tidak memandang bahwa preman itu sesuatu yang berdiri di luar negara. Preman adalah bagian dari negara itu sendiri,” ujar Wilson dalam pemaparannya.

Peneliti yang juga dosen di Murdoch University, Australia ini menjelaskan bahwa dalam kerangka politik Indonesia, premanisme bukan sekadar tindak kriminal. Sebaliknya, ia berperan sebagai bagian integral dari sistem kekuasaan informal yang menjalin hubungan simbiotik dengan aktor-aktor politik, aparat keamanan, dan kalangan bisnis.

Wilson menegaskan, konsep negara yang digunakan dalam kajiannya tidak dilihat sebagai lembaga formal semata, melainkan sebagai relasi kuasa yang kompleks.

Ia menyatakan bahwa kekerasan yang dijalankan oleh kelompok-kelompok ormas preman merupakan bagian dari praktik politik “normal” di Indonesia, mencerminkan bahwa demokrasi di Indonesia banyak dijalankan melalui logika informal dan patronase, bukan sepenuhnya melalui institusi formal yang mapan.

“Demokratisasi tidak serta-merta menghapus kekerasan politik. Dalam banyak kasus, kekuatan preman justru dimanfaatkan untuk mobilisasi massa, intimidasi lawan politik, hingga pengamanan proyek-proyek bisnis, terutama di era desentralisasi dan politik elektoral,” kata Wilson.