Pemerintah dan DPR harus melihat data 2025 sebagai alarm reformasi. Revisi UU KIP, penguatan sanksi administratif terhadap badan publik yang tidak patuh, serta penegakan putusan Komisi Informasi yang lebih tegas harus menjadi agenda prioritas. Tanpa itu, keterbukaan informasi akan terus menjadi slogan yang jauh dari implementasi riil.

Transparansi adalah jantung demokrasi, tetapi jantung tidak akan berdetak tanpa sistem yang sehat dan komitmen yang kuat. Komisi Informasi telah memberikan data; kini saatnya elit politik dan birokrasi menunjukkan komitmen mereka dalam praktik nyata.(z)

YouTube player