DPPKB Jeneponto Gelar Advokasi Sekolah Siaga Kependudukan, Dorong Penerapan Pembelajaran Kependudukan di Sekolah

RAKYAT NEWS, JENEPONTO – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Jeneponto sukses menyelenggarakan kegiatan Advokasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Acara ini berlangsung di aula Dinas PPKB Jeneponto pada Kamis, 9 Oktober 2025, dengan tujuan mendorong implementasi dan pengintegrasian isu-isu kependudukan ke dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Pembukaan dan Harapan
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas PPKB Jeneponto, St. Meriam. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran seluruh pihak yang terlibat, khususnya para Kepala Sekolah dan Guru Bimbingan Konseling (BK).

“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian. Advokasi ini menjadi langkah awal yang krusial untuk menjadikan sekolah kita sebagai Sekolah Siaga Kependudukan,” ujar St. Meriam.

Ia juga menekankan harapannya agar para peserta dapat segera menerapkan pembelajaran siaga kependudukan di unit masing-masing. “Kita harapkan, sekolah dapat segera menerapkan pembelajaran siaga kependudukan untuk membentuk generasi muda Jeneponto yang sadar akan isu kependudukan sejak dini dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Advokasi SSK ini dihadiri oleh sekitar 40 orang peserta yang terdiri dari Kepala Sekolah dan Guru Bimbingan Konseling dari tingkat SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Jeneponto.

Seminar advokasi ini menghadirkan pemateri-pemateri kompeten dari lintas sektor, yang menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menyukseskan program ini, yakni Alamsyah, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Jeneponto, dan Syanne Inawati, Pokja Pengendalian Penduduk (Dalduk) Kemendagri/BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan.

Kehadiran Kepala Dinas Dikbud Jeneponto memperkuat sinergi bahwa program SSK adalah tanggung jawab bersama antara sektor kependudukan dan pendidikan. Sementara, materi dari Pokja Dalduk BKKBN Provinsi memberikan panduan teknis dan kebijakan nasional terkait program Sekolah Siaga Kependudukan.

Untuk menguatkan komitmen ini, maka dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan pelaksanaan sekolah siaga kependudukan di lingkungan sekolah se Kabupaten Jeneponto antara Kadis PPKB, Kadis Dikbud dan Kacabdin Dikbud Wilayah VII Sulawesi Selatan.

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran.

Tujuannya adalah untuk membentuk peserta didik yang memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku berkarakter kependudukan. Melalui SSK, diharapkan siswa dapat menjadi generasi yang memahami dampak dinamika kependudukan terhadap pembangunan daerah dan nasional. (*)