Satgas PPK Unsulbar Belajar Sistem Penanganan Kekerasan dari Unhas

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Universitas Hasanuddin (Unhas) melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) menerima kunjungan resmi dari Satgas PPK Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar).

Kegiatan benchmarking yang digelar di Ruang Rapat A Lantai 4 Gedung Rektorat Unhas Tamalanrea, Jumat (24/10/2025), menjadi ajang pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam pencegahan serta penanganan kekerasan, khususnya kekerasan seksual di kampus.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Satgas PPK Unsulbar, Prof. Dr. Muzakkir, M.Kes., bersama sejumlah anggota tim. Rombongan disambut langsung oleh Ketua Satgas PPK Unhas, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., beserta jajaran.

Dalam kesempatan itu, kedua belah pihak berdiskusi mengenai penguatan kelembagaan, strategi pencegahan kekerasan, serta sistem pelaporan kasus di lingkungan perguruan tinggi.

Prof. Farida menyambut baik kedatangan tim Unsulbar dan mengapresiasi langkah universitas tersebut dalam memperkuat sistem penanganan kekerasan di kampus.

“Unhas telah menerapkan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sejak awal pembentukan Satgas. Kami senang dapat berbagi pengalaman dan praktik yang telah berjalan, sekaligus membuka ruang kolaborasi untuk memperkuat implementasi kebijakan ini di berbagai perguruan tinggi,” jelas Prof. Farida.

Sementara itu, Prof. Muzakkir menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkaya pemahaman timnya dalam membangun sistem pencegahan yang efektif.

“Selama ini kami belum memiliki pengalaman langsung dalam menangani kasus kekerasan terutama kekerasan seksual di kampus, meskipun kami menyadari bahwa potensi kasus bisa saja terjadi namun belum banyak dilaporkan. Melalui pertemuan ini, kami belajar bagaimana Unhas membangun sistem pelaporan dan penanganan yang terstruktur,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi awal dari kerja sama berkelanjutan antarperguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan berkeadilan gender. (*)