Dosen FISIP Pantau PEMILU 2024 di 30 Provinsi

JAKARTA – Sebagai organisasi para ilmuwan sosial, Forum Komunikasi Dekan FISIP/Ketua STISIP PTS se Indonesia (FK-DKISIP) terpanggil ikut berkontribusi memantau pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) 2024, menuju PEMILU berkualitas. Demikian ujar Dr. Tatang Sudrajat, Sekretaris Jenderal (Sekjen) FK-DKISIP di Jakarta.

Organisasi yang dideklarasikan 4 Juli 2020 itu telah mendapat akreditasi sebagai lembaga pemantau dari Bawaslu RI Nomor 52/PM.05/K1/01/2024, sehingga punya otoritas untuk memantau pemilu. Didampingi Sekjen, Ketua Umum FK-DKISIP, Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, MA. menjelaskan bahwa keterlibatan dalam pemantauan pemilu ini bukan hanya formalitas sebagai realisasi program kerja pengurus. Karena, hal yang lebih esensial dengan menjadi pemantau pemilu ini, maka para dekan dan dosen akan menunjukkan tanggung jawab akademiknya bagi peningkatan kualitas demokrasi.

Tatang juga menerangkan bahwa badan hukum perkumpulan yang menghimpun 200 lebih dekan FISIP/ketua STISIP dari berbagai daerah ini melibatkan 180 orang dosen dari Papua hingga Aceh sebagai pemantau. Tahapan pemilu yang akan dipantau adalah pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024.

Tatang yang juga dosen dan pernah menjabat Ketua KPU Kabupaten Bandung itu mengemukakan lebih lanjut bahwa kegiatan ini dapat diklaim sebagai bukti kinerja pengabdian kepada masyarakat. “Selain itu, hasil kegiatannya dapat ditranformasikan menjadi bentuk artikel sehingga dapat dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding forum ilmiah. “Bahkan lebih dari itu, dapat pula menjadi karya penelitian, sekurang-kurangnya yang bertipe eksploratif,” ujarnya.

Ketua FK-DKISIP Wilayah X, Dr. Usman Pakasi yang juga Dekan FISIP Universitas Yapis Jayapura, menyebutkan bahwa kehadiran FKDK ISIP dalam pemantauan pemilu 2024 merupakan bentuk kepedulian dan panggilan untuk berpartisipasi dalam mengevaluasi pelaksanaan demokrasi melalui pemilu apakah telah berjalan jurdil sesuai cita-cita proklamasi. “Hasil evaluasi diharapkan dapat melahirkan naskah akademik yg dapat menjadi informasi kepada masyarakat Indonesia tentang kondisi demokrasi di Indonesia sekaligus memberikan pemahaman bagaimana menjalankan demokrasi yang sesungguhnya sesuai dengan koridor Ilmu Pengetahuan,” ujarnya.