Direct Call atau rute pelayaran internasional langsung merupakan terobosan Prof HM Gubernur Nurdin Abdullah dan wakilnya Andi Sudirman Sulaiman yang resmi berlaku pada November 2018. Artinya, program ini berlaku dua bulan pasca pelantikan Gubernur Nurdin Abdullah dan wakilnya.

Program Direct Call sukses melambungkan nilai ekspor Sulawesi Selatan, khusunya pada dua komoditi ekpor unggulan, yakni pertanian dan perikanan.

Data Badan Karantina Pertanian Makassar mencatat, frekuensi aktivitas ekspor  di tahun 2018 berada di angka 412.924 ton. Setelah berlakunya program Direct Call, frekuensi ekspor pada tiga bulan pertama meningkat drastis yakni 138.737 ton. Artinya, dalam tiga bulan saja, nilai ekspor Sulsel meningkat sebanyak 30 persen dari total ekspor di tahun 2018.

Program Direct Call Export adalah Pengiriman ekspor komoditas langsung melalui Pelabuhan Makassar, Tidak lagi melalui pelabuhan Surabaya & Jakarta. Sebelum berlakunya Direct Call, waktu ekspor ke Jepang mencapai 36 hari. Dengan rute pelayaran langsung, pengiriman hanya memakan waktu 16 hari.

Dengan adanya Direct Call, waktu ekspor dari Makassar –China, Jepang, dan Korea Rata-Rata Menghemat Waktu Hingga Lebih hingga 16 hari.

Sementara Direct Call Wilayah Makassar-Eropa-Amerika dan Makassar – Negara Eropa Utara dan Negara Amerika Utara Rata-Rata Menghemat Waktu Hingga 12 Hari. Program Direct Call juga menghemat biaya kontainer 200 hingga 500 USD.

Nurdin Abdullah dalam sebuah kesempatan menjelaskan, ide awal pemberlakuan program Direct Call adalah lambannya investasi yang masuk di Sulsel, karena terbebani dari tinginya biaya yang mencapai dua kali lipat dari sebelum berlakunya program ini.

“Dengan berlakunya program Direct Call, biaya ekspor lebih murah, lebih mudah, dan hemat waktu,” jelasnya.

Sementara di sektor kesehatan, Prof Nurdin memprioritaskan pemerataan pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya pelayanan kesehatan bagi masyarakat pulau melalui Ambulans Laut yang telah dimulai tahun 2019. Saat ini, ambulans laut telah beroperasi di Kabupaten Pangkajene Kepulauan  dan disusul kabupaten Selayar, Sinjai, dan Kota Makassar.