RUSIA, RAKYAT NEWS – Presiden Federasi Rusia Vladimir Vladimirovich Putin mengadakan rapat kerja di salah satu pos komando militer di wilayah Kursk pada tanggal 13 Maret 2025,

Pertemuan ini digelar untuk membahas strategi militer terkini dalam menghadapi situasi keamanan di wilayah tersebut. Putin menegaskan bahwa tugas utama dalam waktu dekat adalah menghancurkan musuh yang masih bertahan dan melakukan perlawanan di Kursk.

Dalam pidatonya, Putin menyatakan bahwa Rusia harus segera membebaskan wilayah Kursk sepenuhnya dan memulihkan kendali di sepanjang garis perbatasan negara. Ia menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memastikan stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut.

Selain itu, Putin mengusulkan pembentukan zona keamanan di sepanjang perbatasan Rusia guna mencegah ancaman serupa di masa depan.

Presiden Putin juga menyoroti tindakan individu-individu yang dianggap melakukan kejahatan terhadap warga sipil dan menentang Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kursk.

Menurutnya, semua pihak yang terlibat dalam aksi tersebut telah diklasifikasikan sebagai teroris berdasarkan hukum Federasi Rusia. Kejaksaan Agung Rusia telah menetapkan tindakan mereka sebagai aksi terorisme.

Komite Investigasi Federasi Rusia telah membuka kasus pidana terhadap individu-individu tersebut berdasarkan pasal terorisme. Putin menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam aktivitas terorisme. Ia juga mengingatkan bahwa tahanan yang ditangkap harus diperlakukan sesuai dengan status mereka sebagai teroris berdasarkan hukum Rusia.

Meskipun demikian, Putin menekankan pentingnya memperlakukan semua tahanan secara manusiawi. Ia menyatakan bahwa Rusia tetap berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan dalam menangani individu yang berada dalam tahanan. Namun, ia mengingatkan bahwa tentara bayaran asing tidak termasuk dalam perlindungan Konvensi Jenewa 1949 tentang perlakuan terhadap tawanan perang.

Pernyataan Putin ini menegaskan posisi Rusia dalam menghadapi tantangan keamanan di wilayah perbatasan. Pembentukan zona keamanan diusulkan sebagai langkah pencegahan untuk menghindari ancaman serupa di masa depan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pertahanan Rusia dan melindungi warga sipil dari potensi serangan atau gangguan keamanan.

Rapat kerja ini mencerminkan keseriusan pemerintah Rusia dalam menangani situasi di Kursk. Dengan fokus pada pembebasan wilayah dan penegakan hukum, Putin berupaya memastikan stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut. Langkah-langkah ini juga menunjukkan komitmen Rusia untuk melindungi kedaulatan dan integritas teritorialnya.

Kebijakan yang diumumkan oleh Putin dalam rapat kerja ini diperkirakan akan memiliki dampak signifikan terhadap situasi keamanan di wilayah Kursk dan sekitarnya. Pembentukan zona keamanan serta penegakan hukum terhadap teroris diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil bagi warga sipil serta memperkuat posisi Rusia di kawasan perbatasan. (Uki Ruknuddin)